Category: Berita

Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia (INSP!R Indonesia) mengapresiasi kehadiran Permenaker no. 4 tahun 2023 yang menaikan manfaat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun demikian, INSP!R Indonesia tetap memberikan catatan kritis terhadap  pengganti Permenaker Permenaker no. 18 tahun 2018 itu.

Pada tanggal 22 Februari 2023 pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Permenaker Nomor 4 ini menggantikan Permenaker Nomor 18 tahun 2018.

Pada tanggal 22 Februari 2023 pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Permenaker Nomor 4 ini menggantikan Permenaker Nomor 18 tahun 2018.

INSP!R Indonesia atau Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia menyoroti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Perlindungan sosial pada dasarnya dimaksudkan untuk tanggap terhadap guncangan/bencana atau krisis. Perlindungan sosial harus mampu beradaptasi untuk merespon kebutuhan semua orang pada saat guncangan/bencana atau krisis tersebut terjadi dengan mengurangi resiko kerentanan dan memperkuat ketangguhan (resilience).

Tanggal 22 Februari 2023 Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 4 Tahun 2023 tentang jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Permenaker No 4 Tahun 2023 ini menggantikan Permenaker no. 18 tahun 2018.

INSP!R atau Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia meminta pemerintah agar tidak mendiskriminasi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan manfaat JKK dan JKN seperti yang diatur dalam PP No. 82 tahun 2019.

Karena RUU Kesehatan menempatkan BPJS berada di bawah Kementerian, sehingga dana peserta jaminan sosial yang dikelola BPJS rawan diintervensi Menteri. Dampaknya berpotensi mengganggu pengelolaan program jaminan sosial, terutama dalam pembiayaan manfaat.

Polemik mengenai RUU Kesehatan terus bergulir. Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menolak pengesahan RUU ini. Pasalnya salah satu pasal yang ingin merevisi Undang Undang BPJS Nomor 2004 tahun 2011.

Polemik mengenai RUU Kesehatan tak henti-henti mendapat penolakan. Kali ini datang dari Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Rabu (15/02/2023).