Berita

INSP!R atau Yayasan Perlindungan Sosial Indonesia meminta pemerintah agar tidak mendiskriminasi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan manfaat JKK dan JKN seperti yang diatur dalam PP No. 82 tahun 2019.

Karena RUU Kesehatan menempatkan BPJS berada di bawah Kementerian, sehingga dana peserta jaminan sosial yang dikelola BPJS rawan diintervensi Menteri. Dampaknya berpotensi mengganggu pengelolaan program jaminan sosial, terutama dalam pembiayaan manfaat.

Polemik mengenai RUU Kesehatan terus bergulir. Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menolak pengesahan RUU ini. Pasalnya salah satu pasal yang ingin merevisi Undang Undang BPJS Nomor 2004 tahun 2011.

Polemik mengenai RUU Kesehatan tak henti-henti mendapat penolakan. Kali ini datang dari Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Rabu (15/02/2023).

Polemik mengenai RUU Kesehatan tak henti-henti mendapat penolakan. Kali ini datang dari Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR pada Rabu (15/02/2023).

Ketua Presideum INSP!R Indonesia Yatini Sulistyowati melontarkan kritik pedas terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.